UUD 1945 adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. UUD 1945 yang berisi pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan lainnya yang menjadi dasar hukum bagi Negara Indonesia.
Asal Mula UUD 1945
UUD 1945 merupakan hasil karya dari Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Soekarno pada 16 Juli 1945. Panitia Sembilan ini terdiri dari tokoh-tokoh terkenal di Indonesia saat itu, yaitu Soepomo, Mohammad Yamin, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan lain-lain. Mereka membuat draf UUD 1945 yang diselesaikan pada tanggal 13 Agustus 1945. UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan ini kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Isi dan Ruang Lingkup UUD 1945
UUD 1945 berisi beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Di dalam UUD 1945 terdapat juga pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak-hak anak, persamaan hak untuk semua warga negara, dan masih banyak lagi. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang pengaturan-pengaturan lain yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial politik di Indonesia.
Ciri Khas UUD 1945
UUD 1945 memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan UUD lainnya. Ciri khas UUD 1945 adalah sebagai berikut:
- UUD 1945 merupakan UUD pertama yang diterapkan di Indonesia.
- UUD 1945 merupakan UUD yang dibuat oleh para pemimpin bangsa sendiri, bukan oleh pemerintah penjajah.
- UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan lainnya.
- UUD 1945 mengatur tentang pengaturan-pengaturan ekonomi, hukum, dan sosial politik di Indonesia.
- UUD 1945 juga menentukan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan-Perubahan UUD 1945
Selama 70 tahun berlakunya UUD 1945, terdapat beberapa perubahan yang dibuat. Perubahan-perubahan tersebut disebut dengan UUDS (Ulangan Undang-Undang Dasar 1945). UUDS telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1959, 1960, 1999, dan 2002. Perubahan-perubahan yang dibuat pada UUDS tersebut menyangkut tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan lainnya.
Fungsi UUD 1945
UUD 1945 memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Fungsi terpenting UUD 1945 adalah sebagai berikut:
- Mengatur tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia.
- Memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan warga negara untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.
- Memberikan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat demokratis dan berkeadilan.
- Memberikan dasar untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Memberikan dasar untuk menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Kedudukan UUD 1945
Kedudukan UUD 1945 dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut: UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Seluruh aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. Jika aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan UUD 1945, maka aturan dan peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Kesimpulan
UUD 1945 adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. UUD 1945 memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Selain itu, UUD 1945 juga memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan UUD lainnya. UUD 1945 memiliki beberapa fungsi penting bagi kehidupan bernegara dan juga merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia.
