Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi dasar utama bagi terciptanya suatu kedamaian, keadilan, dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila juga menjadi dasar bagi berlakunya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Keduanya saling memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain.
HAM merupakan suatu hak yang melekat pada diri setiap manusia yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh pemerintah. Hak ini dapat dilihat dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dan sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pancasila menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk bebas berekspresi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pancasila juga menegaskan bahwa setiap manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi.
Selain itu, Pancasila juga menegaskan bahwa semua manusia harus diakui hak-haknya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, ataupun asal usul. Ini adalah hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak manusia dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar bagi berlakunya HAM di Indonesia.
Selain Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) juga mengatur berbagai hak asasi manusia. UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk hidup, bebas dari rasisme, mendapatkan pendidikan, bebas dari pemaksaan, bebas berpendapat, bebas berorganisasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hak untuk mendapatkan perlindungan.
Selain UUD 1945 dan Pancasila, ada juga beberapa peraturan lain yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Peraturan ini antara lain adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan adanya berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, maka Pancasila merupakan dasar utama bagi penjunjangan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia.
Kesimpulan
Pancasila merupakan dasar utama bagi perlindungan dan penjunjangan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Selain Pancasila, berbagai peraturan dan undang-undang lain juga mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar bagi berlakunya HAM di Indonesia.
