Di penghujung tahun 1945, di saat Revolusi Indonesia sedang berlangsung, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Untuk memastikan bahwa UUD yang disusun memenuhi harapan masyarakat Indonesia, maka diadakan suatu badan yang bertugas mengumpulkan aspirasi rakyat Indonesia. Badan inilah yang kemudian dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPIPKI.
BPIPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 melalui Keputusan Presiden Soekarno dengan nomor 11/Pres/1945. Pembentukan BPIPKI merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada dasarnya, BPIPKI bertugas untuk mengumpulkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia, guna dipergunakan sebagai bahan untuk membuat UUD 1945.
BPIPKI didirikan secara segera setelah tanggal 29 Mei 1945, yaitu pada tanggal 2 Juni 1945. BPIPKI berkedudukan di Yogyakarta dengan melantik Ir. Soekarno sebagai ketua dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Wakil Ketua. Selain itu, BPIPKI juga dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Mereka adalah para tokoh nasional yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk melaksanakan tugas BPIPKI.
Tugas utama BPIPKI adalah untuk mengumpulkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan UUD 1945. Selain itu BPIPKI juga bertugas untuk membantu pemerintah dalam membuat rancangan UUD 1945. BPIPKI juga dibantu oleh berbagai organisasi masyarakat untuk membantu melaksanakan tugasnya.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPIPKI menyelenggarakan sidang yang bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan rancangan UUD 1945. Sidang ini juga dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah beberapa hari berdiskusi, akhirnya rancangan UUD 1945 disetujui pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 yang disetujui inilah yang kemudian menjadi UUD 1945 yang kita kenal hingga saat ini.
Setelah rancangan UUD 1945 disetujui, BPIPKI juga ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan sidang-sidang Konstituante. BPIPKI juga bertugas untuk mengawasi dan membantu penyelenggaraan sidang Konstituante ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPIPKI juga menyelenggarakan sidang yang bertujuan untuk membahas rancangan UUD 1945.
Setelah penyelenggaraan sidang Konstituante selesai, BPIPKI masih terus berfungsi untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. BPIPKI juga aktif mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan mengawasi pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1950, BPIPKI dibubarkan.
Kesimpulan
BPIPKI adalah sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1945 oleh pemerintah untuk membantu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. BPIPKI bertugas untuk mengumpulkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia guna dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan UUD 1945. BPIPKI juga aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan sidang Konstituante dan membantu pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya, pada tahun 1950, BPIPKI dibubarkan.
