Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berdiri sejak 1965. Negara Singapura merupakan sebuah negara kepulauan terdiri dari 63 pulau, dengan luas total sekitar 710 kilometer persegi. Sebagai negara yang masih muda, Singapura telah mengalami perkembangan pesat dalam segala bidang, termasuk pemerintahan. Di bawah ini akan dibahas mengenai bentuk pemerintahan Negara Singapura.
Republik dan Parlementer
Pemerintahan Negara Singapura berdasarkan sistem republik dan parlementer. Republik berarti bahwa pemerintahannya diatur oleh sebuah undang-undang yang bersifat umum dan berlaku untuk semua warga negaranya. Di sisi lain, parlementer berarti bahwa pemerintahannya diatur oleh sebuah parlemen atau badan legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pekerjaan pemerintah. Parlemen ini terdiri dari Dewan Rakyat (mewakili rakyat) dan Dewan Perwakilan Rakyat (mewakili konstituen).
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif di Singapura terletak pada tangan Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Singapura adalah pemimpin tertinggi dari pemerintahan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan pemerintahan dan menangani tugas-tugas kabinet. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Singapura, Perdana Menteri berhak membentuk kabinetnya sendiri dan menggantikan anggota kabinet jika diperlukan.
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan yudikatif atau yang dikenal sebagai kekuasaan pengadilan terletak pada tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah-Mahkamah Rendah. Mahkamah Agung adalah badan pengadilan tertinggi di Singapura yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Sementara itu, Mahkamah-Mahkamah Rendah bertanggung jawab untuk membuat keputusan hukum yang berlaku di Singapura.
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif atau yang dikenal sebagai kekuasaan pembuatan undang-undang adalah wewenang parlemen untuk membuat undang-undang yang berlaku di Singapura. Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dua lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang di Singapura. Parlemen ini dapat mengubah atau membatalkan undang-undang yang sudah ada, serta membuat undang-undang baru jika diperlukan. Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengawasi pekerjaan pemerintah.
Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif
Kekuasaan eksekutif dan yudikatif dibagi menjadi dua, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Rakyat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan pemerintah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk mengawasi kekuasaan yudikatif dan untuk membuat undang-undang yang berlaku di Singapura. Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama untuk membuat undang-undang yang berlaku di Singapura.
Pemilihan Umum
Sebagai negara berdemokrasi, Singapura menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota parlemen yang akan menjalankan tugas-tugas mereka selama periode pemerintahan yang ditentukan. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali dan semua warga negara Singapura yang berusia lebih dari 21 tahun berhak mengundi. Pemilihan umum menjamin bahwa warga negara Singapura memiliki kesempatan yang sama untuk memilih para pemimpin mereka.
Kerajaan dan Dewan Negara
Selain parlemen, Singapura juga memiliki kerajaan dan Dewan Negara. Kerajaan adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, termasuk membuat undang-undang dan menjalankan program-program pemerintah. Sedangkan Dewan Negara adalah badan legislatif yang bertanggung jawab untuk memeriksa undang-undang yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum disahkan. Dewan Negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan pemerintah dan membuat rekomendasi.
Kesimpulan
Pemerintahan Negara Singapura berdasarkan sistem republik dan parlementer. Kekuasaan eksekutif terletak pada tangan Perdana Menteri Singapura, sedangkan kekuasaan yudikatif terletak pada tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah-Mahkamah Rendah. Kekuasaan legislatif adalah wewenang parlemen untuk membuat undang-undang yang berlaku di Singapura. Selain parlemen, Singapura juga memiliki kerajaan dan Dewan Negara. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota parlemen. Dengan demikian, pemerintahan Negara Singapura telah mengalami perubahan yang luar biasa pada tahun 1965 hingga saat ini.
